Terkait Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah Tetap Perhatikan Isu Kesehatan Jiwa

Deputi IV Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, pada acara Deputi Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024). Foto : Istimewa

FAKTA GRUP – Isu kesehatan jiwa tetap menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Demikian diungkapkan Deputi IV Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Selasa (8/10/2024).

Namun, lanjutnya, isu kesehatan jiwa belum bisa menjadi salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). “Ini karena ketersediaan data yang tidak kontinyu,” ujarnya.

Menurut Woro, isu kesehatan jiwa memang menjadi perhatian terkait peningkatan kualitas pemuda. Namun, Indeks Pembangunan Pemuda pada RPJMN 2025-2029 belum bisa mengakomodasikan masalah tersebut.

Pemerintah saat ini masih terfokus kepada penanganan kesehatan dengan keluhan yang bersifat fisik. Ke depannya, lanjut Woro, pemerintah akan lebih masuk kepada penanganan secara psikis.

“Yang kami lakukan adalah menyiapkan kanal-kanal ataupun layanan-layanan di mana pemuda maupun anak-anak bisa menyampaikan keluh kesahnya,’ ujarnya. Menurut dia, hal ini serupa dengan layanan SAPA 129 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Yang penting, lanjut Woro, mereka harus berani untuk bicara. “Jangan memendam masalah sendiri, bicaralah dengan orang yang bisa dipercaya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian PPPA melaporkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Di sini terungkap bahwa kekerasan pada anak usia 13-17 tahun terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

Secara keseluruhan, sekitar 11,5 juta (50,78 persen) anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Sementara itu, dalam kurun waktu satu tahun belakangan, terdapat 7,6 juta (33,64) persen anak mengalami kekerasan.