Faktamaluku.id, NASIONAL – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan pihaknya terus menjalankan transformasi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini disampaikannya dalam acara Jambore Puskesmas Nasional (Jampusnas) yang diselenggarakan Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) di Yogyakarta, Sabtu (1/11/2025).
“Teknologi akan menjadi pilar utama dalam perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masa depan, antara lain teknologi internet ‘of things’ dalam mendukung gaya hidup sehat dan pemantauan kesehatan secara ‘real time’ bagi peserta JKN,” kata Ghufron.
BPJS: Dari ‘Face Recognition’ Hingga Skrining AI
Ali Ghufron memaparkan sejumlah inisiatif utama. Salah satu yang segera diterapkan adalah pengenalan teknologi pengenalan wajah (face recognition) atau FRISTA Mobile JKN.
Teknologi ini bertujuan mempermudah verifikasi identitas peserta JKN di fasilitas kesehatan, mempercepat proses pendaftaran dan pemeriksaan medis, sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi.
“Teknologi berbasis ‘face recognition’ atau FRISTA Mobile JKN ini nanti, peserta tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik, cukup dengan wajah mereka, semua informasi medis akan otomatis terverifikasi. Langkah tersebut akan menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih efisien dan terintegrasi,” katanya.
Transformasi lainnya adalah skrining riwayat kesehatan yang membantu peserta melakukan skrining mandiri dan pengingat waktu minum obat bagi peserta perawatan jangka panjang menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).
“Digitalisasi layanan kesehatan bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan. Saat ini BPJS Kesehatan telah melayani lebih dari 283 juta peserta di seluruh Indonesia,” tegas Ghufron.
Ia juga mengajak peserta JKN aktif melakukan skrining 14 jenis penyakit (seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan kanker) melalui Aplikasi Mobile JKN, website BPJS, PANDAWA (WA), Aplikasi P-Care, atau langsung di FKTP.
Kemenkes: Kesenjangan Puskesmas Masih Jadi PR
Di forum yang sama, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, Roy Himawan, menyoroti tantangan di lapangan. Ia memaparkan materi terkait kolaborasi puskesmas dan Klinik Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menyehatkan masyarakat.
Roy mengungkapkan bahwa rasio ideal puskesmas masih belum tercapai di banyak wilayah.
“Rasio penduduk ideal per puskesmas sebesar 1:30 ribu penduduk, namun masih ada 2.369 puskesmas dengan penduduk lebih dari 30 ribu,” kata Roy.
Kesenjangan akses juga masih menjadi masalah besar, terutama terkait jarak tempuh.
“Masih ada 506 puskesmas yang jarak tempuh ke desa terjauh lebih dari dua jam,” jelasnya.
Bahkan, Roy menyebut masih ada puluhan kecamatan yang sama sekali belum memiliki puskesmas.
“Masih ada 67 kecamatan belum mempunyai puskesmas, dari total tersebut 57 kecamatan tersebar di Papua dan 10 di luar Papua,” ungkapnya.
Roy mengakui transformasi layanan kesehatan sangat penting untuk mewujudkan visi Presiden, yakni masyarakat yang sehat dan produktif.
Untuk itu, Kemenkes fokus pada tiga pilar transformasi:
- Transformasi Layanan Primer: Edukasi penduduk, pencegahan primer dan sekunder, serta peningkatan kapasitas layanan primer.
- Transformasi Layanan Rujukan: Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan primer.
- Transformasi Ketahanan Kesehatan: Meningkatkan ketahanan sektor farmasi, alat kesehatan, dan memperkuat ketahanan tanggap darurat.
